Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyoroti tingginya Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,34 triliun pada tahun anggaran 2025.
Pandangan itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, dan NasDem Sejahtera dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Selain besarnya SiLPA, DPRD juga menilai realisasi belanja pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum optimal. Beberapa di antaranya tercatat berada di bawah 80 persen hingga akhir tahun anggaran.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sarniah, menilai angka SiLPA tersebut sangat besar untuk postur APBD sekitar Rp4 triliun. Menurutnya, dana yang mengendap hampir 32 persen dari total anggaran menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti sekitar Rp775 miliar belanja yang tidak terealisasi. “Apa saja kendala teknis dan prosedural yang dihadapi SKPD tersebut?” kata Sarniah.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah kondisi tersebut dipengaruhi faktor regulasi, lambatnya proses lelang, atau persoalan manajerial di masing-masing SKPD. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan mengenai rencana pemanfaatan dana yang tersisa tersebut.
Juru Bicara Fraksi PKB, Haris Fadilah, menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah yang belum mencapai target pelaksanaan program. Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap OPD yang terlambat merealisasikan kegiatan.
PKB juga mendorong adanya langkah tegas terhadap kepala OPD yang dinilai tidak mampu memenuhi target agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Boby Rahman, menekankan pentingnya mengukur dampak rendahnya realisasi belanja terhadap target pembangunan daerah, indikator kinerja utama, serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi yang lebih efektif agar dana pembangunan dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan, seluruh fraksi tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025. Raihan tersebut menjadi WTP ke-13 yang diperoleh secara berturut-turut.(hdy)
Tinggalkan Balasan