Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Gangguan pasokan listrik bergilir yang melanda Kabupaten Tanah Bumbu sejak akhir Juli 2026 tidak hanya membuat rumah tangga dan pelaku usaha kesulitan, tetapi juga berdampak serius pada distribusi air bersih bagi ribuan warga.
PT Air Minum Bersujud selaku pengelola air minum setempat mengaku operasionalnya sangat terganggu saat listrik padam, dan terpaksa menyewa genset untuk menopang sebagian layanan.
Keluhan itu mengemuka dalam rapat gabungan komisi DPRD Tanah Bumbu bersama PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Selasa (4/8/26) dipimpin Ketua DPRD Andrean Atma Maulani. Para legislator menekankan bahwa persoalan pemadaman kini telah merambat ke sektor vital lain, yakni ketersediaan air bersih, sehingga penyelesaiannya tidak bisa lagi ditunda.
Pelaksana Tugas Direktur PT Air Minum Bersujud, Dwi Dibyo, mengakui perusahaannya sangat terdampak oleh pemadaman bergilir. Menurutnya, proses distribusi air bersih sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menggerakkan pompa dan sistem pengolahan. Ketika listrik padam, aliran air ke pelanggan otomatis terhambat.
“Kami sangat terganggu karena proses distribusi air membutuhkan waktu dan pasokan listrik yang stabil. Saat padam, kami harus mengatur ulang jadwal pengiriman, dan itu tidak mudah karena perlu waktu,” ujar Dwi dalam rapat tersebut.
Ia juga mengungkapkan, PT Air Minum Bersujud saat ini belum memiliki genset sendiri. Untuk menjaga agar sebagian layanan tetap berjalan, pihaknya terpaksa menyewa genset dengan biaya operasional yang membengkak.
Dwi menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang mengalami kekurangan air bersih. Ia menjelaskan keterbatasan armada tangki air membuat perusahaannya tidak dapat menjangkau semua wilayah terdampak secara merata namun tetap diupakan agar semua dapat dengan antrian.
“Saya minta maaf kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air. Saat ini kami masih terkendala mobilitas untuk mengantar tangki air ke wilayah-wilayah yang terdampak ,” katanya.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani menyoroti persoalan pemadaman listrik kini telah menimbulkan efek berantai, terutama di sektor air bersih yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia mengatakan DPRD tidak hanya ingin mendengar target perbaikan dari PLN, tetapi juga solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
Wakil Ketua DPRD Hasanuddin juga mengkritisi penjelasan PLN yang dinilai masih normatif. Ia mendorong PLN membuka secara jujur akar penyebab kerusakan pembangkit, mengingat dampaknya kini dirasakan lintas sektor, termasuk PDAM.
“Kalau memang ada persoalan pada pembangkit, sampaikan saja apa adanya. Jangan hanya memberikan jawaban diplomatis. Rakyat yang kesulitan air dan listrik butuh kepastian,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Andi Erwin Prasetya meminta PLN mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan dan memastikan jadwal pemadaman diumumkan secara konsisten agar PDAM dan masyarakat bisa mengantisipasi. Ia juga mendorong PLN memberikan bantuan genset tidak hanya bagi UMKM, tetapi juga untuk PDAM guna menjamin layanan dasar air bersih.
Manajer PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Azmi Muharam, menjelaskan pemadaman bergilir disebabkan penurunan kemampuan pasok daya pada Sistem Interkoneksi Kalimantan sejak 22 Juli 2026. Gangguan terjadi di PLTU Asam-Asam, PLTU PT SKS Gunung Mas, dan PLTU PT Tanjung Power Indonesia.
Azmi merinci, PLTU PT SKS Gunung Mas ditargetkan beroperasi kembali pada 5 Agustus, sementara PLTU PT Tanjung Power Indonesia telah selesai diperbaiki akhir Juli. Adapun PLTU Asam-Asam diharapkan masuk sistem pada 23 Agustus.
“Sesuai perhitungan kami, semoga pada 23 Agustus PLTU Asam-Asam sudah kembali masuk sistem sehingga pasokan listrik dapat normal,” ungkapnya.
Mengenai kompensasi, Azmi menyatakan PLN masih mengkaji mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Kompensasi akan diberikan otomatis dalam bentuk potongan tagihan atau token listrik bagi pelanggan yang memenuhi syarat.(hdy)
Tinggalkan Balasan