METROKALSEL.CO.ID, BATULICIN – Pada sidang paripurna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sempat diwarnai aksi walkout oleh fraksi Gerindra di gedung DPRD Kabupaten Tanahbunbu, pada Senin (31/10/2022) kemarun sore.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanahbumbu H Supiansyah ZA itu menegaskan, tidak menutup kemungkinan Partai Gerindra setempat tidak menerima gaji pada Tahun Anggaran 2023 mendatang.
Masalahnya, partai besutan Prabowo Subianto itu, walkout pada rapat paripurna purna DPRD Kabupaten Tanahbumbu yang membahas Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai Perda, yang dihadiri langsung Bupati Tanahbumbu dr HM Zairullah Azhar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum rapat paripurna dimulai yang dipimpin dua orang wakilnya, mendapatkan instrupsi dari Boby Rahman dari Fraksi Gerindra yang meminta rapat paripurna ditunda namun tetao dilanjutkan.
Rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu, akhirnya tetap melanjutkan karena dari lima fraksi yang ada minus Gerindra, semua rapat dilanjutkan dengan menyatakan persetujuan mereka, dan menetapkan APBD 2023.
Sebelum ditetapkan jadi Perda, RAPBD Tahun Anggaran 2023, sebesar 2 Triliun 298 Miliar 598 lebih.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanbu, Said Ismail Kholil Alaydrus dari fraksi Gerindra, Selasa (1/11/22) mengatakan aksi walkout tadi ini hanya miss saja.
Sebenarnya fraksi Gerindra tidak menolak, tetapi menerima. Namun sebelum paripurna digelar, Gerindra meminta penjelasan dana DAK yang 215 Miliar karena dalam pembahasan dan finalisasi tidak dicantumkan. Yang mana anggaran yang disetujui itu sekitar, 2,1 T. Tetapi ketika paripurna diberikan dokumen yang ternyata isinya sebesar Rp 2,3 T.
” Kami fraksi Gerindra memahami sudah ada item-itemnya masing-masing. Kami tidak mempermasalahkan itu, yang kami masalahkan kenapa saat finalisasi tidak dicantumkan bahwa APBD 2023 itu nilainya 2,3 T, itu saja sih, ” pungkasnya.
Ditambahkan Kholil, fraksi Ferindra sangat meapresiasi perjuangan Bupati Tanahbumbu dr HM Zairullah Azhar mendapatkan dana dak itu.
Sementara itu, Bupati Tanahbumbu dr HM Zairullah Azhar, bersyukur pada tahun 2023 mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.
“Bantuan DAK adalah dana khusus yang dibahas ditingkat pusat yang kemudian diberikan kedaerah-daerah tertentu,” kata Bupati Zairullah Azhar.
Dikatakannya, dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hanya ada beberapa daerah yang menerima dana dari pusat, diantaranya Kabupaten Tanah Bumbu.
Dana pusat tersebut sudah jelas peruntukannya serta kode rekeningnya sehingga dana itu tidak bisa diotak-atik dan murni untuk kepentingan masyarakat.
Kendati dalam rapat paripurna DPRD Tanbu terkait pengambilan keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023, hanya disepakati oleh 4 Fraksi untuk kepentingan masyarakat.
Sedangkan terkait ada satu fraksi yakni Gerindra yang melakukan walkout dalam Rapat Paripurna tersebut, Zairullah menyebutkan tidak mengetahui secara pasti alasan mereka melakukan hal tersebut.
Jika hal itu terkait DAK dari pemerintah pusat yang dana tersebut untuk kepentingan rakyat dan jika tidak diterima maka tahun berikutnya tidak dapat lagi, yang dirugikan tentu masyarakat Tanahbumbu sendiri.
“Untungnya ada 4 Fraksi berjuang dan mempertahankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Namun, jika fraksi yang walkout tersebut tidak menandatangani dan tetap konsisten tidak menyetujui RAPBD tentu ada risiko yang dihadapi maka mereka tidak akan menerima gaji di tahun 2023.
Untuk mendapatkan dana DAK tersebut tentunya bukanlah hal yang mudah, Bupati Tanahbumbu HM Zairullah Azhar bolak-balik berjuang ke DPR RI dan Kementerian supaya Kabupaten Tanahbumbu mendapatkan dana alokasi khusus demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud. (dat)
