Komisi Gabungan DPRD Tanbu, Bahas Soal Catering Hingga Serapan Tenaga Kerja Lokal

Komisi Gabungan Rapat Bersama Pihak Perusahaan 

METROKALSEL.CO.ID, BATULICIN – Terkait perizinan, catering dan serapan tenaga kerja, tim gabungan komisi DPRD Tanah Bumbu bahas hal tersebut bersama PT PPA (Perseroan Terbatas Putra Perkasa Abadi) dan PT Hamara (Perseroan Terbatas Hamara Panca Perkasa), Selasa (13/9/2022).

Pada rapat gabungan komisi itu dipimpin anggota komisi II, Harmanudin ini, sebelumnya dibuka wakil ketua II DPRD Said Ismail Khollil Alydrus dan dihadiri pihak terkait lainnya.

Sebelum perusahaan memberikan paparan terhadap materi rapat ini, Harmanudin memberikan pertanyaan awal tentang seberapa banyak serapan tenaga kerja lokal yang telah diakomodir oleh pihak perusahaan.

Menurut perwakilan PT PPA Hadi, menuturkan bahwa pihak perusahaannya telah memiliki karyawan sebanyak 2900 orang terdiri dari karyawan skil, semi skil dan non skil.

Terkhusus perekrutan karyawan skil ditangani PT PPA dan diumumkan pihaknya secara terbuka sedangkan karyawan semi skil dan non skil ditangani subconnya yaitu PT Hamara Panca Perkasa.

Sementara itu, Direktur PT Hamara Panca Perkasa, Eko mengatakan dari total 1032 karyawan, yang masih aktif sebanyak 907 orang, transferan dari PT PPA sebanyak 464 orang, rekrutment 443 orang, karyawan lingkup Kalsel 369 orang, Tanah Bumbu 370 orang dan luar Kalsel sebanyak 44 orang .

Namun untuk perekrutan karyawan semi skil dan non skil ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat dengan membawa surat rekomendasi.

Setelah melalui berbagai pertanyaan serta saran lainnya dari peserta rapat tersebut, pimpinan rapat menyampaikan beberapa kesimpulan di antaranya yaitu rekrutmen tenaga kerja di PT PPA maupun di PT Hamara yang terdiri dari skil, semi skil dan non skil masih dibuka secara umum dalam wilayah Tanah Bumbu, lamaran direkomendasikan oleh kepala desa dimana pelamar berdomisili.

DPRD Tanah Bumbu juga meminta menyampaikan secara tertulis data rill rekrutmen pekerja baik di PT PPA maupun di PT Hamara untuk tenaga kerja lokal dan wilayah kalimantan sebagai pegangan DPRD Tanah Bumbu ketika ada monitoring pada jadwal yang ditentukan untuk disinkronkan. (dat)