Metrokalsel.co.id, BATULICIN – Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan di Tanah Bumbu dengan Pulau Laut Kotabaru, saat ini telah berlanjut setelah sempat mangkrak.
Dana sharing dua kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menganggarkan pembangunan lanjutan dari dua sisi.
Pasalnya, anggaran tahun 2024 ini, masing-masing Kabupaten yakni Tanah Bumbu dan Kotabaru menyumbangkan anggaran Rp 100 Miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran tersebut telah diserahkan pada Bappeda Provinsi Kalsel. Namun pada proses pelelangan dan teknisnya, kedua kabupaten tidak dilibatkan karena semuanya Provinsi yang menjalankan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu Hernadi Wibisono melalui Kabid Bina Marga, M Ramdan Nasution, Jumat (6/9/2024) saat dikonfirmasi metrokalsel.co.id.
Anggaran Rp 100 Miliar itu sifatnya hibah ke Provinsi untuk pembangunan jembatan penghubung dan daerah hanya sebatas koordinasi.
Belum lama tadi, Provinsi dan dua kabupaten ini telah rapat dan rencananya akan diajukan ke Pemerintah Pusat agar masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Sebab, anggaran yang diperlukan cukup tinggi. Kendati demikian, Provinsi Kalsel akan dilanjutkan lagi di tahun 2025 bahkan akan dimultiyearskan.
Diketahui, desain awal jembatan ini, panjang jembatan mencapai 3.750 meter dengan tinggi 40 meter. Tipe jembatan untuk bentang utama memakai cable stayed beton edge beam (175m + 350m + 175m) dengan lebar 24 meter.
Untuk jembatan pendekat, menggunakan box girder. Panjang arah Batulicin 950 meter dan arah Kotabaru 1.950 meter dengan lebar 24 meter. Sementara, jembatan penghubung menggunakan pile slab. Untuk arah Batulicin 75 meter, dan arah Kotabaru 75 meter dengan lebar 24 meter.
Sementara, untuk jalan pendekat, arah Batulicin sepanjang 1.500 meter, dan arah Kotabaru 1.250 meter dengan lebar 24 meter.
Untuk mendapat rekomendasi dari KKJTJ, jembatan ini ditinjau ulang dari desain awal. Untuk tinggi jembatan yang awalnya 40 meter, menjadi 30 meter.
Pemprov Kalsel sangat berharap menuntaskan jembatan ini. Sokongan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan juga diharapkan akan turun. (hdy)
