Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Tanah Bumbu dengan objek kajian strategis bertajuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa/Demonstrasi guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Kegiatan ini tidak hanya melibatkan jajaran internal Polri, tetapi juga menghadirkan berbagai unsur eksternal. Ini sebagai responden dan narasumber, di antaranya tokoh adat, perwakilan mahasiswa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Keterlibatan berbagai elemen ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang menyeluruh terkait pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu.
Kasi Humas Polres Tanah Bumbu, Iptu Supryo Sanyoto, Senin (4/5/26) menjelaskan, penelitian ini merupakan langkah penting bagi Polri untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pengamanan aksi demonstrasi.
“Polri tidak bekerja sendiri. Dalam menangani unjuk rasa, kami bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Penelitian dari Puslitbang Mabes ini sangat membantu karena menggali langsung pandangan dari berbagai pihak. Tujuannya agar penanganan aksi massa ke depan semakin humanis, terukur, dan tetap dalam koridor hukum,” ujar Iptu Supryo Sanyoto kepada wartawan.
Dalam pelaksanaannya, tim Puslitbang Mabes Polri melakukan pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta observasi langsung.
Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pola penanganan aksi demonstrasi, pendekatan humanis yang dilakukan personel Polri, serta sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen mahasiswa.
Iptu Supryo menambahkan, kehadiran tokoh adat dalam penelitian ini memberikan perspektif berharga terkait nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hidup di masyarakat Tanah Bumbu. Nilai-nilai tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi gesekan saat terjadi unjuk rasa.
“Tokoh adat punya peran penting. Mereka tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga membawa pendekatan budaya yang mendinginkan situasi. Sementara itu, peran mahasiswa juga kami pandang sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara konstruktif,” jelasnya.
Sementara itu, unsur Forkopimda turut memberikan masukan strategis terkait koordinasi lintas sektor dalam menjaga situasi tetap kondusif. Sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dinilai sebagai kunci utama mencegah eskalasi aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis.
Iptu Supryo Sanyoto berharap, melalui kegiatan penelitian ini, dapat dirumuskan rekomendasi yang komprehensif guna meningkatkan profesionalisme Polri.
“Kami ingin penanganan unjuk rasa ke depan tidak hanya aman, tetapi juga humanis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tetap menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.(hdy)
Tinggalkan Balasan