Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, kini resmi tanda tangani Perjanjian Kerjasama Layanan Publik berbasis data kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) setempat.
Kini, Satpol PP tak lagi harus memanggil atau ke kantor Disdukcapil untuk melacak data kependudukan ketika ada warga yang melanggar peraturan daerah atau ODGJ. Sebab, ada satu orang yang akan ditunjuk untuk punya akses melacak data secara Nasional.
Ini merupakan upaya memperkuat integrasi layanan publik berbasis data. Penandatanganain resmi telah terjalin bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana arahan Bupati Andi Rudi Latif, selaras dengan visi pembangunan Tanah Bumbu 2025-2030 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaftif, melayani, dan akuntabel.
Penandatanganan ini berlangsung pada apel pagi di halaman Kantor Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, Kamis (7/8/2025), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dari ketiga instansi serta Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, M Putu Wisnu Wardhana, Kepala Kesbangpol, Nahrul Fajeri dan Staf Ahli Bupati M Yamani.
Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung verifikasi dan validasi data pemohon layanan Diskominfo SP, serta data relawan pemadam kebakaran, penerima bantuan sarana prasarana, hingga korban kebakaran di bawah naungan Satpol PP dan Damkar.
Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi, menegaskan bahwa kemitraan lintas sektor ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Sejak awal dijalin, kerjasama ini telah menunjukkan dampak positif dalam percepatan layanan. Hari ini, kita kembali meneguhkan komitmen untuk memperluas manfaatnya,” ujar Gento.
Kepala Satpol PP dan Damkar, Syaikul Ansyari, serta Kepala Diskominfo SP, Al Husain Mardani, menyambut baik kerjasama ini sebagai bagian dari inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik.
“Kami percaya, kolaborasi ini akan semakin memudahkan kami dalam mendata serta menyalurkan bantuan dan program yang benar-benar tepat sasaran,” kata Syaikul. (hdy)
