Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja strategis ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1/26).
Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir “Bumi Bersujud”.
Rombongan wakil rakyat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran mereka disambut hangat oleh jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalsel untuk membahas sinkronisasi data dan penguatan kapasitas penanganan bencana.
I Wayan Sudarma mengatajan, koordinasi ini merupakan langkah vital untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam yang sulit diprediksi.
“Kunjungan kerja kami ke BPBD Provinsi Kalsel merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama kami adalah mitigasi bencana guna menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu,” ujar I Wayan Sudarma.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti tiga aspek utama yang menjadi bahan pembahasan intensif:
1. Sinergi Strategis dan Pemetaan Risiko
Pertemuan ini menyelaraskan data antara kabupaten dan provinsi mengenai titik-titik rawan bencana di Tanah Bumbu.
Bahasan utama mencakup penanganan Banjir Rob dan Pasang Surut akibat letak geografis yang berbatasan langsung dengan laut, ancaman Angin Puting Beliung saat masa transisi musim, hingga risiko Tanah Longsor di area perbukitan dan jalur transportasi utama.
2. Penguatan Kapasitas Logistik dan Peralatan
I Wayan Sudarma bersama anggota Komisi III lainnya memastikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Hal ini mencakup fungsi Early Warning System (EWS) agar alat pendeteksi dini tsunami atau banjir terintegrasi penuh dengan sistem provinsi.
Selain itu, dibahas pula kesiapan stok logistik di gudang daerah serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan atau hibah provinsi untuk penanganan darurat.
3. Program Desa Tangguh Bencana (Destana)
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi III mendorong penguatan Program Destana. Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat lokal diharapkan memiliki kemampuan evakuasi mandiri, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mampu membaca tanda-tanda alam secara akurat sebelum bencana terjadi.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap tercipta koordinasi yang lebih solid sehingga penanggulangan bencana di masa depan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan warga Kalimantan Selatan.(ril)
