Metrokalsel.co.id,KOTABARU – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Dr Gewsima Mega Putra, mengingatkan pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikannya pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Gewsima, kejadian karhutla yang terjadi sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada tahun mendatang.
Ia menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, mulai dari pemetaan wilayah rawan kebakaran, kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana hingga dukungan anggaran.
“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.
Ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian karhutla selama 2026.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran mitigasi bencana pada APBD 2027.
“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.
Selain perencanaan, Gewsima menyoroti pentingnya ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan sekaligus mencegah terjadinya bencana.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, Gewsima mengingatkan agar anggaran mitigasi bencana tetap menjadi perhatian. Sebab, upaya tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran penanganan darurat, tetapi juga menyediakan dukungan memadai untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.
Gewsima menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotabaru akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.
“Bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.
Ia berharap mitigasi karhutla dapat menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada 2027, sehingga upaya perlindungan masyarakat dan lingkungan dapat dilakukan secara lebih terencana.
“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya. (ebt)
Tinggalkan Balasan