Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Anggota DPRD Tanah Bumbu, Makhruri perjuangkan aspirasi warga Kecamatan Kusan Hulu terkait keterlambatan penanganan kebakaran di wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
“Di Kecamatan Kusan Hulu dan sekitarnya belum belum ada posko dan mobil pemadam kebakaran, apabila terjadi kebakaran maka proses pemadaman akan lambat akibat menunggu mobil pemadam dari Kecamatan lain,” kata Mahruri di Batulicin Selasa (21/10/2025).
Dia mengatakan, banyaknya aspirasi warga Kusan Hulu dan sekitarnya mengenai hal tersebut, DPRD menggelar rapat bersama jajaran Satpol PP dan Damkar membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat usai kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak warga mengeluhkan keterlambatan penanganan akibat jarak tempuh unit Damkar yang jauh dari lokasi kejadian.
“solusi jangka pendek perlu disiapkan dengan menempatkan unit Damkar sementara di Kusan Hulu. Kami akan mendorong keterlibatan masyarakat setempat menjadi relawan damkar diberi pelatihan dasar untuk membantu penanganan darurat di daerah jauh dari pusat kota,” terang Mahruri.
Kabid Damkar pada Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu Siti Aisyah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan tersebut. Ia menjelaskan, hingga kini Kusan Hulu belum memiliki posko Damkar.
“Dinas kamis telah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, baru Teluk Kepayang dan Kuranji yang menyetujui dan pada anggaran perubahan tahun 2025 dua posko pemaam akan dibangun di kecamatan tersebut,” ujarnya.
Siti menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko yaitu Kecamatan Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu.
Mengenai keputusan hibah tanah di Kecamatan Kusan Hulu masih menunggu musyawarah desa. Sementara Karang Bintang sudah bersedia menghibahkan tanah, namun pembangunan posko difokuskan lebih dulu ke wilayah jauh dari pusat kota.
Saat ini terdapat delapan posko Damkar di tujuh kecamatan dengan total 166 personel, terdiri dari 25 PNS, 115 tenaga P3K, dan 26 non-ASN. Distribusi terbesar berada di pusat kota Simpang Empat dengan 30 personel, sementara wilayah lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 orang.
DPRD dan Satpol PP-Damkar menyepakati tiga poin Utama yakni unit Damkar sementara di kecamatan lain yang dekat engan Kecamatan Kusan Hulu akan digeser ke Kecamatan Kusan Hulu.
Rencana pembangunan Posko baru di Kecamatan Teluk Kepayang dan Kuranji segera direalisasikan melalui perubahan APBD 2025.(ril)
