Metrokalsel.co.id,KOTABARU – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait berupaya mencarikan solusi atas kendala pengurusan dokumen kapal nelayan yang selama ini menghambat aktivitas melaut.
Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal, khususnya terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili aspirasi masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam rapat tersebut, Usman Pahero menyampaikan keluhan nelayan terkait lambatnya proses penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Akibatnya, sebagian nelayan mengalami kendala untuk melaut, bahkan harus menanggung tambahan biaya operasional.
Ia berharap adanya kepastian waktu penyelesaian dokumen serta peningkatan koordinasi antara pemilik kapal dan instansi terkait agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa proses penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan tahapan pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan serta mempercepat proses penyelesaian dokumen sesuai persyaratan yang berlaku.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026 terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan penyelesaian persoalan tersebut juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar persoalan administrasi kapal dapat ditangani dengan baik, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan pengawasan pelayaran.
Dalam pembahasan, anggota DPRD turut menyoroti dampak keterlambatan dokumen terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.
Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mendorong percepatan penerbitan sertifikat kapal, serta meminta nelayan segera melengkapi seluruh dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru akan membantu melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penyelesaian dokumen perikanan.(ebt)
Tinggalkan Balasan