Metrokalsel.co.id,KOTABARU – Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan (Dapil) I, Hj Alfisah, S.Sos., M.AP., mengakui masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi akibat kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan Reses Tahap III Tahun 2026 di RT 4 Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Minggu (8/11/26).
Dalam pertemuan tersebut, Alfisah mengatakan, reses tidak hanya menjadi agenda untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana mengevaluasi berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya.
Ia mengakui, sejumlah aspirasi masyarakat hingga kini belum dapat diwujudkan karena adanya pemotongan dan penyesuaian anggaran yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Jujur, sebenarnya semangat saya untuk turun langsung melaksanakan reses kali ini agak berkurang. Sebab, banyak usulan masyarakat dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi,” ungkap Alfisah.
Meski demikian, pelaksanaan reses merupakan kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal pengawasan, penganggaran, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pengawasan dan fungsi penganggaran ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk kami laksanakan. Karena itu, meskipun kondisi anggaran sedang terbatas, reses tetap harus dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut Alfisah, kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Dampaknya, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya diharapkan masyarakat harus tertunda atau belum mendapatkan alokasi anggaran.
Bahkan, berdasarkan evaluasi terhadap usulan reses sebelumnya, hampir separuh aspirasi yang diperjuangkan anggota DPRD belum dapat direalisasikan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian karena masyarakat masih menantikan realisasi berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Karena itu, ia menilai setiap usulan pembangunan perlu dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita tetap harus melihat apa saja yang menjadi prioritas masyarakat. Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan, sehingga perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Alfisah berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.
Ia juga menegaskan, reses bukan sekadar kegiatan menyampaikan usulan, melainkan kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Reses ini juga menjadi ajang silaturahmi dan mengevaluasi proses pembangunan secara langsung bersama masyarakat.
Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada masukan yang menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan Kotabaru ke depan,” tuturnya.
Melalui Reses Tahap III Tahun 2026 tersebut, Alfisah berharap aspirasi masyarakat Desa Gunung Ulin tetap dapat dikawal dan diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah berikutnya.
Ia menilai, di tengah keterbatasan anggaran, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat harus terus terjaga agar kebutuhan yang paling mendesak tetap mendapat perhatian dan pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. (ebt)
Tinggalkan Balasan