Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja terkait keluhan layanan PT Air Minum (AM) Bersujud di ruang Komisi, Rabu (6/5/26) siang.
Rapat digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat mengenai kekeruhan air bersih yang terjadi di wilayah Kusan Hilir dan Karang Bintang.
Pantauan metrokalsel.co.id, Anggota DPRD, Said Ismail Kholil, yang sempat hadir mengaku telah merasakan sendiri kondisi kekeruhan air tersebut. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak. Selain kekeruhan, ia juga menyoroti pemasangan pipa yang sudah terpasang sepanjang Sarigadung namun belum dapat digunakan.
Anggota Komisi II, Gusti Erwin, juga menyoroti sistem intake di Satui yang dinilai perlu tambahan booster. Ia menyebut adanya sumber air baku yang sangat bagus dan jernih di daerah Jombang yang bisa dimanfaatkan, namun saat ini belum dimaksimalkan. Sementara kebutuhan samgat tinggi dan masih banyak desa yang tidak merasakannya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menyatakan kekecewaan terhadap pelayanan PT AM Bersujud, terutama karena kondisi air keruh belakangan ini sangat meresahkan.
Selain itu Ia menekankan perlunya tambahan booster mengingat masih banyak masyarakat yang belum terjangkau air bersih dari perusahaan tersebut.
“Yang lebih parahnya lagi, masyarakat yang sudah ada jaringan tapi airnya tidak mengalir sampai haru ini. Yang bikin masyarakat geram lagi, air tidak mengalir tapi disuruh bayar beban setiap bulannya. Ini kan lucu, harusnya jangan tarik beban,” tegas Andi Erwin.
Menanggapi keluhan tersebut, Manajer Teknik PT AM Bersujud, Dedy Tri Wahyudi, bersama sejumlah pejabat yang mewakili Plt Direktur Dwi Dibyo, mengakui adanya kekeruhan air. Hal itu disebabkan air baku akhir-akhir ini sangat keruh, sehingga pengolahan masih kesulitan. Meski demikian, distribusi air harus tetap berjalan.
“Saat ini kondisi air baku kita sangat keruh sehingga ini sangat berpengaruh. Kekeruhan memerlukan proses penormalan yang cukup lama, sementara kami tetap harus mendistribusikan air,” ujar Dedy.
Sementara persoalan lainnya, Dedy tidak bisa memberikan jawaban yang pasti lantaran tidak adanya sang direktur.
Ketidakhadiran itu, dewan meminta agar semua masukannya itu disampaikan kepada direktur. DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali akan memanggil beserta sejumlah pihak termasuk aparat penegak humum (APH). Begitu juga dengan beban yang harus dibayar tiap bulan walaupun air tidak mengalir, Andi Erwin meminta agar itu tidak dipungut lagi.(hdy)
Tinggalkan Balasan