Plt Kepala BPKAD Tanbu, H Syamsuddin
BATULICIN, Metrokalsel.co.id – Hari pertama menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu, H Syamsuddin, harus dihadapkan soal gaji terlambat.
Tugas berat sudah menghampirinya dihari pertama ditunjuk sebagai Plt pada Senin (4/1/2021). Dia yang mrnjabat sebagai Camat Simpangempat Kabupatem Tanah Bumbu ini, dihadapkan dengan persoalan keterlambatan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Tanah Bumbu dan gaji anggota DPRD Tanah Bumbu, disaat mengemban tugas Plt Kepala BPKAD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Jadi hari pertama, sudah ada tugas yang menanti yakni keterlambatan gaji lantaran penerapan sistem baru, dan terjadi di hampir seluruh Indonesia,” kata Syamsuddin, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1/2021).
Dia menyebutkan, pembayaran gaji ASN untuk bulan januari 2021 mengalami keterlambatan, untuk beberapa hari kedepan. Selain karena faktor hari libur di Tahun Baru 2021 ini, juga karena adanya perubahan sistem dari Pemerintah Pusat.
“Ada pergantian sistem aplikasi baru. Yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), oleh pemerintah pusat. Dimana sebelumnya menggunakan aplikasi Simda,” jelasnya.
Dia masih terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah pusat agar pembayaran gajih ASN dan anggota DPRD dapat dilaksanakan secepatnya dengan menggunakan sistem manual.
Namun dia mengatakan, 2 hingga 3 hari kedepan pembayaran gajih ASN sudah bisa dilaksanakan.
Baca Juga :Â Brigadir Jendral TNI, Firmansyah, Resmikan Gapura Kodim 1022 TNB
Baca Juga :Â Sejumlah Penjaja Cinta di Tanbu, Gunakan Aplikasi Ini Untuk Open BO
Selanjutnya sistem pembayaran gaji ASN dan anggota DPRD Tanah Bumbu kedepannya tetap menggunakan sistem aplikasi yang dibterapkan oleh pemetintah pusat sehingga pembayaran gajih kedepannya lebih cepat dan tidak mengalami keterlambatan.
“Selain itu kami juga akan melaksanakan inventarisasi semua aset pemerintah daerah secara bertahap sehingga seluruh aset pemerintah daerah nantinya clear semua dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya. (Mka01)
