Metrokalsel.co.id,BATULICIN – Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja membahas permasalahan penerimaan murid baru di dua sekolah dasar negeri, Senin (20/7/26) yang sangat minim pendaftar.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Bobby Rahman, ini menghadirkan pihak sekolah dan komite dari SDN Penyolongan Kecamatan Kusan Hilir serta SDN 7 Sungai Danau di Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui.

Dalam rapat tersebut terungkap, SDN Penyolongan hanya menerima 1 siswa baru, sementara SDN 7 Sungai Danau hanya menerima 2 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat keberlangsungan kedua sekolah terancam jika jumlah peserta didik terus menurun.

Baca Juga:Sejumlah Warga di Kecamatan Satui Dilatih Membuat Bibit Jamur Melalui Program CSR PT Borneo Indobara

Rapat dihadiri anggota Komisi I, yakni Makhruri, H. Ernawati, H. Irin, Sayono, Sarniah, dan Khalifah, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, H Amiluddin.

Berdasarkan laporan, Kadisdik H Amiluddin mengatakan di SDN 7 Sungai Danau, Desa Makmur Mulia, memaparkan secara geografis wilayah tersebut berdekatan langsung dengan SDN 3 dan SDN 6 Sungai Danau. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menjadi alternatif pilihan orang tua.

“Wilayah ini dulunya merupakan lingkungan perusahaan yang sudah tutup. Secara geografis, mereka masuk dalam zona bersama, sehingga orang tua memiliki banyak pilihan sekolah,” ujar Amiluddin.

Baca Juga:Komisi III DPRD Tanah Bumbu Dorong Pengelolaan PJU Satu Pintu, Baru Sebagian Yang Sudah Dialihkan

Sementara itu, SDN 3 Sungai Danau yang lokasinya berdekatan ternyata menjadi sekolah favorit masyarakat. Pada penerimaan murid baru tahun ini, sekolah tersebut menerima 112 siswa sesuai daya tampung yang tersedia.

“SDN 3 Sungai Danau memang sangat diminati dan mereka sudah menerima 112 siswa karena sesuai kuota. Sehingga saya tidak bisa mengeluarkan kebijakan lain,” jelasnya.

Sementara itu, kondisi di SDN Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir hampir serupa namun lebih parah. Kepala sekolah setempat mengungkapkan bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut memang sangat minim.

“Hampir separo penduduknya sudah meninggalkan wilayah ini. Saat ini kawasan tersebut masih berupa perkebunan kelapa. Jumlah siswa yang mendaftar otomatis sangat sedikit,” paparnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Bobby Rahman, meminta Dinas Pendidikan untuk segera menggelar musyawarah bersama pihak terkait guna mencari solusi terbaik atas persoalan ini.

“Kalau disuruh memindahkan semua siswa ke sekolah lain, itu agak berat karena ini berkaitan dengan minat orang tua. Kami meminta Disdik untuk melaksanakan musyawarah terlebih dahulu mencari solusi dengan integrasi, mencari jalan terbaik. Namun jika tetap tidak ada solusi, yang penting kita sudah berusaha,” tegas Bobby.

Menurutnya, berbagai opsi perlu dipertimbangkan, mulai dari penggabungan sekolah, peningkatan kualitas layanan pendidikan agar lebih menarik minat masyarakat, hingga evaluasi ulang kebijakan zonasi di wilayah tersebut.

“Yang terpenting adalah hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tetap terpenuhi, meskipun jumlah siswa sedikit. Kita tidak ingin ada siswa yang terabaikan,” pungkasnya.(hdy)