Metrokalsel.co.id,JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi sistem “Pagar Digital” berbasis drone untuk pengawasan keimigrasian di perbatasan negara.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan hal itu usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa (30/6/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.
Ide tersebut berawal dari pengamatan Hendarsam saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu.
“Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan. Tapi ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi,” ujar Hendarsam.
“Dari situlah saya berpikir untuk menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi ‘Pagar Digital’, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.
Hendarsam memaparkan, dari panjang perbatasan tersebut, hanya tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Tiga PLBN di antaranya belum aktif dan hanya 7 PLB yang memiliki perlintasan.
Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun, tantangan utama adalah pengawasan terhadap pelintas ilegal di jalur-jalur tikus sepanjang garis perbatasan.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.
Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam di garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya.
Sistem pengawasan udara ini mengombinasikan dua tipe drone dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk pemantauan perimeter jarak jauh, serta Drone Mantis yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek setelah HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya, teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur.
“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam.
“Drone juga memperluas daya jangkau petugas. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak,” paparnya.
Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber di lingkungan keimigrasian nasional.
“Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi melalui teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” tutup Hendarsam.(*)
Tinggalkan Balasan