Metrokalsel.co.id, BATULICIN – Tindaklanjuti aduan masyarakat di hotline Gubernur Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dampingi tim dari Provinsi, dalam melakukan monitoring lokasi jalan yang ada.
Dinas Perhubungan bersinergi melakukan pemetaan dan pengawasan Perda Provinsi No 3 Tahun 2012, tentang jalan yang dilintasi angkutan batu bara atau BTS di Kabupaten Tanahbumbu.
Tim terdiri dari Dishub Prop Dishub Tanbu, BPTD, Satuan Lalu Lintas Polda, Korem 101 Antasari Banjarmasin dan Denpom. Tim melakukan penempatan atau pemasangan rambu lalu lintas di wilayah kecamatan Angsana dan menginvertarisir beberapa ruas jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Tim yang turun ada sekitar 18 orang, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat di hotline Gubernur, ” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanahbumbu, Ahmad Marlan, Kamis (21/7/22).
Pemetaan dan penempatan rambu dilakukan di sejumlah titik sebagai langkah pemetaan angkutan yang boleh melintas dan yang tidak boleh.
” Dengan adanya hal tersebut, para transportir atau pengguna jalan bisa mematuhi rambu yang ada sesuai aturan, ” katanya.
Setelah tim turun kali ini, hanya melakukan pemetaan terlebih dahulu dan selanjutmya tim akan melakukan evaluasi yang kemudian akan ada tindak lanjutnya, setelah ke lapangan.
” Setelah ini, nanti tim akan kembali melaksanakan pengawasan dan men tertip kan sesuai aturan, ” kata Marlan.
Misalnya saja jalan umum atau Jalan Nasional, jika ada kendaraan muatan yang tidak diperbolehkan lewat tetapi tepat melintas maka petugas akan menindaklanjutinya.
” Katakanlah truk batubara yang lewat jalan umum, tentu itu sudah melanggar karena truk batubara harus memiliki jalan khusus. Ini yang selanjutnya akan dilakukan tim pengawasan sesuai perda Prop no.03 Thn 2012, ” pungkasnya. (dat)Â
