METROKALSEL.CO.ID, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan opini WTP tersebut diterima Bupati HM Zairullah Azhar didampingi Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu Said Ismail Kholil Alydrus saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru, Selasa (9/5/2023).
Bupati HM Zairullah Azhar mengatakan pihaknya bersyukur karena Pemkab Tanah Bumbu telah berhasil meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 10 kali berturut-turut, dan akan terus mempertahankan opini tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, berhasil meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, semua berkat dukungan seluruh pihak dan kami tentu siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK Kalsel,†kata Zairullah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Rahmadi mengatakan LHP diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Ada dua laporan yakni LHP Laporan Keuangan 2022 dan LHP SPI kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
Disebutkannya, pemeriksaan LKPD 2022 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2016 dengan memperhatikan kriteria kesesuaian mengacu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kemudian, kriteria kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan pada aturan perundang-undangan. Hasil akhirnya disimpulkan opini diberikan dengan predikat WTP.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai kriteria itu, kami simpulkan LKPD dari sembilan kabupaten/kota telah disajikan secara wajar, sesuai SAP dan prinsip akuntansi sehingga diberikan status WTP, †jelasnya.
Dikatakan, meski meraih opini WTP, tetapi BPK Kalsel masih menemukan beberapa permasalahan harus jadi perhatian namun tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran penyajian laporan keuangan pemda. (ril)
