Pasca Banjir Satui, Perkimtan Tanbu Mulai Bahas Relokasi Rumah Warga

Kepala Dinas Perkimtan Tanbu, H Ansyari Firdaus

BATULICIN, Metrokalsel.co.id – Menyikapi pasca banjir besar yang terjadi di Kecamatan Satui yang sempat rendam 6 Desa, langsung ditindaklanjuti Pemerintah Daerahnya.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan skema relokasi rumah warga yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Satui, belum lama ini.

Hal itu tercetus saat Bupati Tanbu, HM Zairullah Azhar, meninjau lokasi banjir di Kecamatan Satui.

Menurut Bupati, banjir di Satui kerap terjadi setiap tahunnya. Banyak rumah warga terendam banjir.

Salah satu solusi mengatasi banjir tersebut yaitu dengan merelokasi rumah warga yang menjadi langganan banjir.

Disamping itu, solusi mengatasi banjir di Kabupaten dengan slogan Serambi Madinah ini yaitu dengan membangun Bendungan Kusan.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Tanbu, H Ansyari Firdaus, Selasa (18/5/2021) mengatakan hasil rapat beberapa waktu lalu, ada rencana merelokasi rumah warga yang menjadi langganan banjir. Utamanya rumah warga yang ada di bantaran sungai.

Baca juga : Ada 6 Desa dan 13 Ribu Jiwa Terkena Dampak Banjir di Kecamatan Satui Tanbu

Terkait relokasi ini, sebut Ansyari Firdaus, lahan yang sedang disiapkan memiliki luasan sekitar 4 Ha yang berada di Desa Sungai Danau dengan status hibah.

Sedangkan lahan lainnya yang disiapkan berada di Desa Sinar Bulan dengan luasan antara 1 atau 2 Ha dengan status ganti biaya.

“Sebagai langkah awal dari tindaklanjut rencana relokasi, Dinas Perkimtan sudah menurunkan Tim menggali informasi terkait lahan tersebut. Hingga statusnya clean and clear,” kata H Daus, sapaan akrabnya.

Sedangkan jumlah rumah keluarga yang harus direlokasi, sambung H Daus diperkirakan untuk Desa Sungai Danau sebanyak 200 KK, sedangkan Desa Sinar Bulan sebanyak 50 sampai 80 KK.

Adapun kisaran estimasi biaya pembangunan rumahnya, yaitu untuk rumah semi permanen senilai Rp 50 juta lebih, sedangkan rumah permanen senilai Rp 100 juta lebih.

“Secepatnya kami menghadap Bupati terkait gambaran umumnya relokasi rumah tersebut,” katanya, seraya mengatakan pembebasan lahan adalah hal utama harus segera dilakukan.

Untuk dana relokasi, sebut Ansyari Firdaus akan diupayakan melalui APBN maupun APBD.

Ia juga menambahkan, untuk lokasi pembangunan rumah nantinya haruslah strategis dan berada di dataran yang tinggi agar bebas banjir.

Relokasi ini sambunganya, juga melibatkan beberapa SKPD seperti Bappeda, BPBD, PUPR, Camat, Kades, Tenaga Ahli, dan lainnya. (Mka/dat)