Metrokalsel.co.id, KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, Syairi Mukhlis memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sebuku Coal Group (SCG) beserta Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2_TPL), berkaitan dengan dana kompensasi 700 miliar, berlangsung di Aula Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Rabu (3/4/2024).
“RDP ini buntut dari demo yang dilakukan oleh AK2 TPL beberapa lalu tentang transparansi dana kompensasi Rp700 miliar,†kata Syairi Mukhlis di Kotabaru,
Syairi menjelaskan, aliansi Ak2 PTPL menganggap pemanfaatan dana kompensasi sudah melenceng dari apa yang di sepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak SGC.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menambahkan, aliansi meminta agar pembangunan rumah sakit harus tetap di biayai oleh dana kompensasi.
“Namun pihak SGC menjawab pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ada tetapi sanggup membangun dari awal,†ujar Syairi.
lebih lanjut, Syairi menegaskan,DPR tetap menuntut untuk penyelesaian Rumah Sakit Setagen karena rumah sakit yang ada tidak layak lagi dan masih dengan golongan C.
“Kita juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan bahwa lahan pertanian mereka sangat terdampak, sehingga kita memberikan masukan agak pihak perusahaan membuatkan Embung sebagai irigasi buat petani,†ungkapnya.
Syairi Mukhlis berharap rencana yang sudah di sepakati untuk dijalankan.
Ketua aliansi AK2_TPL Rahmat Iwanto mengatakan, kami melihat dari projek utama yang sudah di sepakati pihak perusahaan dan Pemerintah Daerah tidak tersentuh bahkan tidak tersentuh sama sekali.
“Yang menjadi agenda utama dalam perjanjian tersebut yaitu rumah sakit Setagen, namun hingga kini tidak ada kejelasan pembangunanya,†kata Rahmad.
Ia menjelaskan, proses pembangunan rumah sakit sudah disanggupi oleh pihak perusahaan dengan catatan membangun rumah sakit dari awal kembali di lokasi sekitar pembangunan rumah sakit yang sudah dibangun Pemkab Kotabaru.
“Inilah yang kami tuntut untuk segera di bangunkan tahun ini,†ujarnya.
Rahmat Irwanto berharap, proses pembangunan ini benar benar menjadi komitmen antara ke dua belak pihak karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. (ebt)
