Sidang Paripurna di DPRD Tanah Bumbu
METROKALSEL.CO.ID, BATULICIN – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu sampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD) tahun anggaran 2023 pada rapat yang dipimpin wakil ketua II DPRD Tanah Bumbu Agoes Rakhmady,S.AP Selasa(4/10/22).
Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD ini dihadiri wakil ketua I DPRD Said Ismail Khollil Alydrus beserta puluhan anggota dewan lainnya dan juga Sekretaris daerah Dr H Ambo Sakka,M.Pd , forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD dilingkungan jajaran pemkab Tanbu dan pihak terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun salah satu pertanyaan dan saran serta usul yang disampaikan fraksi PAN-Demokrat melalui juru bicaranya Rejekinta Ompusunggu, ia menyarankan Apabila terjadinya defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, Pemerintah daerah Tanah Bumbu agar membuat program skala prioritas sebesar jumlah belanja daerah. Sehingga pada saat terjadi defisit anggaran, hanya dilakukan dengan menunda program dan melaksanakan program skala prioritas.
Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan juru bicaranya Haris Fadilah mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, diantaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal di desa-desa?
Sementara, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya Fathur Rokhman meminta agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 sesuai amanat Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD.
Kemudian, fraksi PDI-Perjuangan yang dijuru bicarai Asri Noviandani, ia meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut dan Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Dan terakhir penyampain dari fraksi Gerindra yang dijuru bicarai Wahyudi Ariswinarka dikatakannya frakasi Gerindra meminta penjelasan terkait dengan RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya.
Sebelum ditutupnya forum paripurna ini, pimpinan rapat merangkum beberapa kesimpulan diantaranya semua fraksi dapat menerima raperda tentang APBD TA 2023 dengan catatan ,usul, serta saran-saran yang tidak mengacu dengan peraturan diatas untuk dibahas ketingkat selanjutnya. (dat)
