Metrokalsel.co.id, BATULICIN – Belum lama ini, beredar kabar keluarnya data terkait stunting di Kabupaten Tanah Bumbu yang alami kenaikan bukan penurunan. Bahkan awalnya di urutan kedua Se Kalimantan Selatan malah turun diperingkat ke Tujuh.
Hal ini menyebabkan, adanya kekecewaan dari Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar. Dia tidak percaya ditengah gencarnya penanganan stunting di Bumi Bersujud ini malah membuat peringkat turun.
Ia menganggap, hasil data dari yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Awalnya hanya 16,01 persen justru sekarang menjadi 25,01 persen sehingga ia mempertanyakan perubahan drastis tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dihadapan wartawan, Zairullah merasa data yang dikeiarkan BPD itu tidak benar dan harus diklarifikasi.
“ Saya kan dokter, ya ada riset mempelajari dan ada persoalan yang mendasar harus di klarifikasi. Pertama saya pertanyakan bagaimana hasil kok bisa menjadi 25,01 persen stunting kita,” kata Zairullah di ruang rapat didampingi Sekretaris Daerah H Abo Sakka dan Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Yandi, Kadis Kominfo Alhusain Mardani.
Pihaknya selama ini melalui pendekatan, ada survei yang dilakukan dan lansung ril di tangani oleh tenaga yang ahli dibidangnya.
Lanjut Zairullah, memang di Tanah Bumbu ini ada 27 ribu balita lebih, tapi bedasarkan hasil survey ini lansung kelapangan teman-teman Kesehatan termasuk di Puskesmas Posyandu, yang ada itu ril hanya ada 865 orang saja atau 3,21 persen.
ini setiap Bulan dilakukan penanganan sehingga pihaknya yakin data tersebut tidak sesuai yang dikeuarkan SKI.
Ketika ada data seperti ini, maka menjadi pertanyaan besar bagi kami. Pihaknya tidak melakukan survey dengan mengambil sampling saja tetapi memang benar-benar ril.
“Saya sebagai Bupati merasa keberatan, tidak terima ini atas hasil survei yang di lakukan 2023 oleh Survey Kesehatan Indonesia (SKI) bedasarkan metode sampling dan tenaga yang digunakan juga perlu di pertanyakan,” katanya.
Dia menegaskan, Pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan punya data setiap bulannya bukan satu tahun sekali.
“ Memang orang kesehatan yang turun langsung kelapangan, ril mereka melakukan. Tim kordinasi dengan Kepala Desa, Kader Posyandu PKK, Lintas Sektor dan hasilnya ya 3,01 persen. Sehingga menjadi pertanyaan besar ketika dikatakan 25 persen,” kesal Zairullah.
Data yang disampaikan terkesan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, RT dan temaga kesehatantidak bekerja. Padahal, selama ini orang kesehatan mulai dari Kader Posyandu, PKK bahkan Kepala Desa Lurah sampai dengan RT yang memantau langsung melakukan penanganan.
“ Saya harap bisa disurvey ulang untuk memperbaiki, membenahi, supaya kemudian masyarakat bisa memahami bisa mengetahui sebenarnya. Dan ini bisa saya lakukan dulu ketika, bicara data tentang kemiskinan dan ternyata benar yang kami sampaikan tidak sama dengan yang di sampaikan dulu itu,” ungkap Zairullah. (hdy)
