Metrokalsel.co.id, Batulicin – Terkait tanggapan fraksi dalam bentuk pemandangan umum yang disampaikan secara tertulis melalui juru bicaranya pada rapat sebelumnya, bupati berikan jawaban melaui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu , Selasa (14/6).
Rapat yang digelar diruang sidang utama ini dipimpin langsung ketua DPRD H Supiansyah ZA, didampingi wakil ketua II Agoes Rakhmady, dan dihadiri Sekda Tanbu Dr H Ambo Sakka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada paripurna ini Bupati Tanah Bumbu dr HM Zairullah Azhar dalam sambutannya yang dibacakan Ambo Sakka menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, terutama kepada seluruh unsur pimpinan fraksi-fraksi yang telah memberikan saran dan masukan, serta kerja kerasnya, terhadap Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2021 ini.
Kemudian ia juga menyampaikan jawaban terhadap pemandangan Umum fraksi-fraksi sesuai dengan tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan.
Adapun salah satu saran yang diberikan fraksi PKB yaitu orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan birokrasi.
Menyikapi hal itu,Ambo Sakka menyebutkan bahwa Dalam penyusunan APBD sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang utama adalah pemenuhan belanja mandatory spanding, yaitu Pendidikan, Kesehatan, apparat pengawas intern, dan dana desa serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya , dari Fraksi PAN-Demokrat terkait pencatatan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, agar menjadi perhatian utama dalam menjalankan Pemerintahan yang lebih baik.
Berkaitan hal tersebut diatas eksekutif telah menintindaklanjuti dengan melaksanakan inventarisasi asset di seluruh kecamatan.
Dan telah dilaksanakan di 5 Kecamatan yaitu Kecamatam Mantewe, Karang Bintang, Kusan Hulu, Simpang Empat serta Kecamatan Teluk Kepayang.
Sedangkan untuk 7 (tujuh) kecamatan lainnya akan dilaksanakan tahun 2022 yaitu akhir Juli sampai dengan akhir Oktober 2022. Selain itu telah dibuat inovasi integrasi system pengelolaan barang milik daerah (e-aset) yang berguna untuk stakeholder dimana bisa mengakses langsung untuk melihat barang milik daerah yang diinginkan, misal tanah sudah dapat dilihat secara detail hingga ke titik koordinat.
Sementara terkait masukan saran dari fraksi Gerindra adalah kendala dalam realisasi secara umum adalah target penerimaan yg tidak sesuai rencana sehingga tidak bisa merealisasikan seluruh belanja yang sudah direncanakan.
Kendala dalam realisasi secara umum adalah target penerimaan yang tidak sesuai rencana sehingga tidak bisa merealisasikan seluruh belanja yang sudah direncanakan.
Selain dihadiri Sekdakab, rapat ini juga dihadiri forkopimda, kepala SKPD beserta jajaran di pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dan instansi vertikal.
Dalam paripurna berikutnya diharapkan kepada fraks-fraksi DPRD agar segera memberikan pendapat akhir terhadap raperda laporan pertanggungjawaban APBD TA 2021. (dat)Â
