BATULICIN, Metrokalsel.co.id – Sejak 10 Juni 2021, nampaknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupten Tanah Bumbu, akan sibuk.
Pasalnya, dia akan berkeliling desa untuk mengikuti Musyawarah Desa (Musdes). Terobosan yang dilakukan ini untuk mengawal, apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik untuk menentukan program strategis desa.
Yang mana, dalam Musyawarah Desa adalah langkah yang diambil sebelum menuju Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Musyawarah) yang melibatkan antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa , unsur masyarakat.
Adapun Tujuannya, adalah untuk mencermati ulang dokumen RPJMDesa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa , penyusunan Rancangan RKPDesa serta sinergisitas dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
Menurut Samsir Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Jumat (11/6/2021), sebagaimana yang tertuang dalam Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELEGIUS DAN DEMIKRATIS, itu akan dikawalnya.
Tema Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD 2021-2026, selaras dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2022 yaitu Memantapkan SDM yang berakhlak mulia untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan.
- Baca Juga : Penerima BLT Harus Tahu, 12 Kali Menerima Dalam Satu Tahun, PLt Kadis PMD Ingatkan Desa
- Baca Juga : Bantu Kaum Perempuan di Masa Pendemi, PKK dan IBI Tanbu, Gelar Pemeriksaan IVA dan KB Implan Gratis
” Targetnya adalah pengembangan SDM, pemnerdayaan ekonomi hingga pembangunan non fisik,” sebutnya.
Musdes dilaksanakan mulai pertengahan Juni 2021 untuk perencanaan tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua BPD. Selanjutnya membagi kelompok terdiri dari kelompok kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan.
” Saat pembahasan Musdes, Bila ada usulan yang tidak masuk dalam RPJMDes dapat dilakukan Revisi RPJMDes. Proses perencanaan ini sebagai dasar implementasi penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan hasil Musdes yang tidak teranggarkan melalui Dana Desa, dapat dimasukkan di Daftar Dokumen Perencanaan Tahunan,” katanya.
Kedepan, akan ada penerapan SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan Program Pembangunan berkelanjutan. Dengan SDGs diharapkan dapat mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa Ekonomi tumbuh merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa berjejaring dan Desa Tanggap Budaya.
SDGs sebagai dasar implementasi Musyawarah Desa untuk merekomendasikan kelemahan/ kisi- kisi Desa dan menjadikan kekuatan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun selanjutnya.
” Apabila kita konsisten dengan yang kita Musdeskan sebagai rekomendasi tertinggi, maka tidak menutup kemungkinan Desa akan Sejahtera dan Mandiri, karena Bottom up adalah kekuatan terbesar dalam suatu Perencanaan,” tandasnya. (Mka/dat)
